If you want to be updated on this weblog Enter your email here:



rss feed


Sunday, February 03, 2008
.....................

Beberapa hari lalu, saya sempat ikut diskusi pendidikan alternatif, sebagai rangkaian acaranya peluncuran buku bukunya Butet. Selain Butet, narasumber lain yang sedianya hadir adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Sayangnya, di pagi hari H, sang kadis mengurung niat hadir. Padahal acara itu siap dilaksanakan pada pukul 14.00 wita. Menurut istrinya, berdasarkan obrolan via telepon dengan salah seorang panitia, suaminya mendadak harus ke Jakarta. Entah urusan apa, si panitia tidak tahu.

Sebelumnya, dalam sepekan menjelang acara diskusi buku Butet, panitia mencoba meminjam dua gedung milik pemerintah. Ruang yang pertama dibidik adalah Societeit de Harmonie. Proposal pun dibawa ke Balaikota. Sayangnya, di sana salah seorang panitia, Hendra, hanya bisa sampai ke bagian protokol kantor walikota. Karena besar harapan untuk bertemu dengan Walikota, proposal acara itu coba dihubungkan dengan program pemerintah kota Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM). Tapi salah seorang staf di bagian protokol menyatakan tidak bisa membawanya menghadap ke Walikota. Mesti janjian dulu sebelum ketemu, begitu alasan si staf.

Sehabis dari Balaikota, panitia mencoba mengecek kelayakan gedung yang kerap dipakai untuk acara-acara seni dan budaya itu. Dari pihak pengelola gedung diberi harga sekitar 2,5 juta. Pihak penyelenggara acara diskusi pun membatalkan untuk meminjam gedung itu. "Saya sudah tawar, tapi tidak bisa. Sepertinya harga itu sudah harga buat pihak umum yang mau pinjam gedung kesenian," kata si panitia.

Ia pun beralih ke Gedung Mulo. Peminjaman gedung ini agaknya lebih ribet ketimbang gedung yang diancang-ancang sebelumnya. Tiga hari menjelang acara, Dinas Pariwisata dan Budaya dikiriminya proposal meminjam gedung demi acara sehari itu. Tapi rupanya, niat bertemu langsung dengan kepala dinasnya tidak berhasil. Sama ketika di kantor walikota, lelaki tinggi kuning langsat itu cuma bisa tiba di bagian protokol. Di sana pula ia mendapat informasi harga sewa gedung tersebut. "Saya sampai tadi pagi, ditelepon sampai tiga kali. Saya jawab, saya sudah bayar," katanya.

Usai ngobrol panjang lebar dengan panitia itu, saya pikir, pemerintah memang sepertinya tidak pernah benar-benar hendak membantu segenap kegiatan yang digelar komunitas tertentu. Bagi saya, meski 'ulah' seperti itu hanya dilakukan oleh pegawai tertentunya, tetap saja pemerintah dengan segenap perangkatnya saya anggap tak bisa berbuat tak becus. Seakan-akan program yang akan dilakukan masyarakat tak membutuhkan uluran tangan. Atau diskusi seperti ini hanya sejenis 'ancaman' bagi pemerintah? Atau mereka memang ogah menggubris masalah baru beginian?

Posted at 08:29 pm by jimpe

 

Leave a Comment:

Name


Homepage (optional)


Comments




Previous Entry Home Next Entry